Pengertian Ideologi Politik : Prinsip dan Sifat Ideologi Politik – Politik adalah salah satu pembahasan yang tidak pernah habis untuk dibahas.
Terutama di Indonesia, politik masih menjadi salah satu isue terhangat yang selalu ramai dibicarakan.
Perkembangan politik di Indonesia salah satunya ditandai dengan kehadiran partai-partai politik yang menjadi wadah para tokoh politik dalam menyampaikan aspirasinya. (Baca Juga : Ketentuan Pembentukan Partai)
Selain itu, tokoh-tokoh politik saat ini juga banyak di dominasi oleh para pemuda. Meskipun begitu, demi berlangsungnya sisitem politik di Indonesia maka harus sesuai dengan ideologi politik.
Pengertian Ideologi Politik
Ideologi politik merupakan salah satu konsep dalam politik yang harus diperhatikan.
Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah serangkaian ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu.
Ideologi erat hubungannya dalam mengatur kekuasaan yang seharusnya dilaksanakan.
Ideologi politik adalah salah satu macam-macam ideologi dunia yang ideal, prinsip, doktin, mitologi, simbol dari gerakan sosial, institusi, kelas, atau kelompok dengan tujuan politik atau budaya yang sama.
Menurut Miriam Budiarjo, mengartikan ideologi politik sebagai himpunan, nilai, ide, atau norma kepercayaan atau keyakinan sekelompok orang untuk menentukan sikap pada kejadian dan problematika politik.
Ideologi dapat disimpulkan menjadi suatu gagasan yang memiliki hakikat ideologidan pengaruh terhadap pemikiran masyarakat pada dunia politik yang tidak lepas dari dasar hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengambl suatu tindakan dalam politik.
Demi berjalannya sebuag ideologi politik tersebut maka pemikirannya harus sama. Sumber dari ideologi politik adalah filsafat politik dan teori politik.
Ideologi politik memiliki fungsi sebagai dasar legitimasi bagi pemerintah, sebagai sarana komunikasi dan berekspresi yang mencerminkan hubungan pemimpin, sebagai perhatian untuk menyorot seberapa pentingnya pimpinan untuk menyalurkan maksud dan tujuannya, sebagai sarana memobilisasi dan membentuk solidaritas untuk mempersatukan rakyat, sebagai landasan untuk menentukan tindakan politik dan kebijakan yang akan dibuatna serta menjadi dasar untuk menentang kekuasaan status quo.
Beberapa contoh ideologi politik seperti paham kapitalisme, anarkisme, marxisme, komunismie, liberalisme, neoliberalime, nazisme, sosialisme, nasionalisme, fasisme, dan lainnya. (Baca Juga : Pengertian Nasionalisme)
Di Indonesia sendiri ideologi negara berpedoman kepada pancasila. Ideologi lekat kaitannya dengan asek politik pemerintahan atau gerakan politik suatu negara.
Prinsip – Prinsip Ideologi Politik
Para ahli memaparkan bahwa dalam menjalankan idelogi politik di negaranya maka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ideologi politik. Prinsip – prinsip idelogi politik menurut para ahli adalah sebagai berikut :
- Gilbert Abcarian dan George Massanat mengatakan bahwa di dalam ideologi politik terkandung prinsip Contemporary Political System yang diantaranya meliputi Preceptuan Selectivity, Rationality (legitimasi), Scriptualisme atau pertentangan ideologi.
- Prinsip kedua yaitu Normative Certitude sebagai moral sensedan landasan aktivitas poltik atau yang desebut juga fundamentalisme politik.
- Prindip ketiga yaitu Trancendentalism sebagai aksi transendental yang memiliki visi transendentalism untuk menciptakan ketertiban masyarakat
- Yang terakhir yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono yaitu prinsip yang terdapat di dalam ideologi dimensi idealism, realisme dan fleksibilitas.
Sifat – Sifat Ideologi Politik
Selain prinsip – prinsip dari ideologi politik, terdapat juga sifat – sifat dari ideologi politik yang melekat yaitu sebagai berikut:
- Komperhensif artinya menyeluruh, menyentuh banyak aspek kehidupan dalam masyarakat. Ideologi politik diharapkan dapat menjangkau banyak aspek dalam membantu mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat yang tidak hanya mengandung aspek politik namun juga yang mengandung aspek sosial, ekonomi, budaya dan bahkan agama.
- Pervasif artinya membentuk keyakinan dan tindakan politik banyak orang dan dikenal dalam waktu lama. Ideologi dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan orang-orang yang telah saling mengenal satu sama lain yang telah berlangsung dalam jangka watu yang lama.
- Ekstensif artinya ideologi politik mampu melibatkan banyak orang pendukungnya dalam banyak peran politik dan bisa melibatkan banyak negara.
- Intensif artinya ideologi politik telah mendapatkan komitmen untuk mendukung satu sama lain yang cukup kuat.
Dari empat sifat dasar diatas, dibagi lagi menjadi delapan sifat ideologi politik dari masing-masing jenisnya, yaitu sebagai berikut:
Liberalisme dan Demokrasi
Sifat liberalisme artinya mengutamakan kebebsan dan nilai-nilai politik. Sedangkan demokrasi cenderung untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.
Kapitalisme
Ideologi yang kekuasaannya ada di tangan kapital atau pemilik modal. (Baca Juga : Pengertian Modal Sosial)
Nasionalisme
Ideologi politik yang bersifat mengikat hak setiap bangsa yang berusaha menumbuhkan negaranya sendiri.
Sosialisme
Ideologi politik yang sifatnya meyakinkan para pengikutnya untuk memberikan kepercayaan yang lebih terhadap tatanan politik yang dimilikinya dengan mengutamakan prinsip mensejaheterakan masyarakat secara merata dan menyeluruh.
Marxisme dan Komunisme
Ideologi politik bersifat bebas namun didasarkan pada seseorang yang berusaha, hambatan dan rintangan, kesenjangan ekonomi serta kesempatan hidup yang tidak merata.
Komunisme mengajarkan untuk memberontak dan merebut kekuasaan dengan partai komunis.
Fasisme dan Totaliterisme
Fasisme artinya nilai kekuasaannya bersifat absolut tanpa demokrasi sedangkan totaliterisme adalah ideologi politik yang tidak mementingkan eksistensi individu tetapi lebih kepada tujuan bersama.
Fundalisme
Menyakini bahwa alirannya lebih murni dari paham yang lainnya.
Neoliberalisme
Bersifat mengedepankan perdagangan bebas namun memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan untuk menaikan standar hidup masyarakat.
Baca Juga : Bentuk Komunikasi Politik