Pengertian Oligarki : Ciri Oligarki – Apakah kamu tau bahwa setiap negara memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda-beda?
Beberapa contohnya adalah Indonesia dengan bentuk pemerintahan republik konstitusional atau Amerika Serikat dengan bentuk pemerintahan federal.
Baca Juga : Wewenang Komisi Yudisial
Selain itu, ada juga bentuk pemerintahan yang cukup unik dan tidak dianut oleh banyak negara yaitu bentuk pemerintahan oligarki.
Bentuk pemerintahan oligarki dianut oleh negara Uni Soviet pada rezim Stalin dan Afrika Selatan pada tahun 1984-1993. Lalu, bagaimana sebenarnya bentuk pemerintahan oligarki itu?
Oligarki berasal dari Bahasa Yunani. yaitu óligon yang artinya sedikit dan arkho yang artinya memerintah. Oleh karena itu, oligarki berarti adalah bentuk pemerintahan yang beranggotakan sedikit orang.
Secara aplikatif, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya berada di tangan sekelompok elit tertentu, misalnya keluarga yang memiliki kekayaan berlimpah atau elit militer.
Beberapa ciri dari oligarki adalah sebagai berikut.
1. Pemerintah dipegang oleh kelompok kecil anggota masyarakat
Berbeda dengan sistem pemerintahan demokrasi, sistem pemerintahan oligarki hanya dipegang oleh sekelompok orang tertentu saja. Kelompok elit ini dibuat berdasarkan kelompok orang yang kaya, kelompok militer, kelompok dengan pengaruh pollitik yang kuat atau merupakan gabungan dari ketiga kelompok tersebut.
Awalnya, sistem pemerintahan oligarki dipercaya hanya menguntungkan kepentingan sekelompok orang saja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemerintahan ini berkembang sesuai dengan perubahan ketatanegaraan pemerintahan.
Ciri yang bisa terlihat dari negara penganut sistem pemerintahan oligarki adalah negara yang kekuasaannya terpusat pada satu partai. (Baca Juga : Syarat Pembentukan Partai)
Selain itu, beberapa negara penganut komunis atau negara yang menerapkan prinsip the winters takes all juga dianggap menerapkan sistem pemerintahan oligarki.
2. Kekuasaan politik dipegang kelompok tertentu
Salah seorang ahli politik bernama Michels menyatakan bahwa oligarki menerapkan sistem “hukum besi”, yang mana kekuasaan ditempatkan pada kelompok elit tertentu, sehingga segala peraturan, birokrasi hingga sistem publik lainnya diatur sesuai dengan mekanisme yang diinginkan kelompok elit tersebut.
3. Biasanya digunakan karena gagalnya pelaksanaan demokrasi
Dalam pelaksanaan demokrasi, rakyat memegang peranan besar dalam sistem pemerintahan, serta ada banyak partai yang menjadi pusat dalam pemerintahan.
Meskipun di satu sisi hal tersebut bisa meminimalisir penyelewengan kekuasaan, namun pada akhirnya akan muncul kepentingan-kepentingan pribadi yang lebih banyak lagi jumlahnya.
Hal ini ditandai dengan terbentuknya oligarki skala kecil, yang mana meskipun tidak sebesar tingkat negara, namun bisa menyebabkan kondisi politik semakin memburuk.
4. Mudah untuk diselewengkan
Penyelewengan cenderung lebih mudah terjadi karena pendapat rakyat tidak berpengaruh besar pada pemerintahan dan hanya satu kelompok dengan satu kepentingan saja yang memimpin di pemerintahan.
Salah satu contohnya adalah iron triangle di Amerika Serikat, yang mana mungkin terjadi pemusatan sumber daya ekonomi pada kelompok elit tertentu.
Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal-balik antara kaum elit politik dan industrialis.
4. Pendapat rakyat tidak berpengaruh besar
Sistem pemerintahan hanya berpusat pada kelompok elit tertentu, sehingga pendapat rakyat tidak berpengaruh pada keputusan politik maupun ekonomi yang akan diambil pemerintah.
Oleh karena itu, penyelewengan kekuasaan akan mudah terjadi karena tidak adanya lembaga pengawasan pemerintahan maupun pengawasan oleh rakyat.
5. Berpotensi menimbulkan ketidakpuasan rakyat
Sistem pemerintahan oligarki akan menekankan pada tujuan utama yang ditetapkan tanpa mendengar lebih jauh mengenai pendapat rakyat, sehingga mungkin menyebabkan ketidakpuasaan dari masyarakat.
6. Berpotensi menimbulkan gerakan separatis
Apabila rakyat tidak puas akan sistem pemerintahan yang ada, maka akan besar kemungkinan terjadi gerakan separatis dari wilayah negara tertentu.
Terlebih lagi, pendapat rakyat tidak terlalu berpengaruh terhadap pemerintahan, sehingga satu-satunya jalan adalah memisahkan diri dari negara tersebut.
7. Memiliki tujuan yang sama dengan negara
Sistem pemerintahan oligarki menekankan pada tunduknya rakyat pada regulasi dan sistem yang telah dibuat oleh pemerintah.
Dalam hal ini, sistem pemerintahan oligarki mungkin bisa menghapus kelompok kecil oligarki yang ada di suatu negara.
Dengan begitu, kemungkinan tercapainya tujuan negara akan lebih tinggi. Hal ini tentu saja jika tidak terjadi penyelewengan oleh kelompok elit pemegang kekuasaan
8. Dapat menyebabkan disfungsi partai politik
Kekuasaan yang hanya dipegang oleh kelompok tertentu dapat menyebabkan partai-partai politik lain yang tidak memegang kedudukan di pemerintahan kehilangan suara dan wewenangnya.
Dalam hal ini, sama saja dengan partai politik tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya dalam negara atau mengalami disfungsi.
Itu dia pengertian umum dan ciri-ciri dari sistem pemerintahan oligarki. Meskipun secara resmi Indonesia tidak menerapkan sistem pemerintahan tersebut, namun pada kenyataannya pemerintahan sudah mulai dipimpin oleh sekelompok elit politik dengan basis kekayaan material.
Hal ini bisa dilihat dari banyak partai politik yang dipimpin oleh pengusaha-pengusaha kaya di Indonesia. Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan timbulnya korupsi di berbagai sistem ketatanegaraan.
Baca Juga : Pengertian Kebijakan
