Pengertian Otonomi Daerah Adalah : Hukum, Prinsip dan Tujuan

Pengertian Otonomi Daerah Adalah : Hukum, Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah – Di negara Indonesia, setiap daerah memiliki hak otonominya sendiri guna mengatur daerahnya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Lalu, apa kira-kira pengertian, prinsip, hukum, dan tujuan dari diberikannya otonomi daerah? Berikut penjelasan lengkapnya.

Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologis, otonomi daerah berasal dari bahasa Latin, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos, yang berarti aturan.

Oleh karena itu, otonomi daerah bisa diartukan sebagai pengaturan sendiri atau memerintah sendiri.

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi merupakan pola pemerintahan sendiri.

Sedangkan, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengawasi, mengatur, dan mengurus sendiri segala urusan pemerintah maupun masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian otonomi daerah menurut para ahli adalah sebagai berikut.

Suparmoko

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat

Sugeng Istianto

Otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga suatu daerah

Syarif Saleh

Otonomi daerah merupakan hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, yang mana hak otonomi tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Mariun

Otonomi daerah adalah kebebasan pemerintah daerah untuk memiliki inisiatif sendiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daeranya.

Sementara itu, otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai kebebasan untuk melakukan apapun sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Ateng Syarifuddin

Otonomi bermakna kebebasan atau kemandirian, namun bukan kebebasan yang tanpa batas, melainkan kesempatan untuk mengurus daerahnya sendiri secara bertanggungjawab.

Philip Mahwood

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang terpisah dari otoritas pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya.

Hanif Nurcholis

Menurut Nurcholis, otonomi daerah merupakan hak penduduk yang tinggal di suatu daerah untuk mengatur, mengurus, dan mengembangkan daerahnya sendiri, tapi tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Benyamin Hoesein

Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di wilayah suatu negara.

Vincent Lemius

Otonomi daerah adalah kebebasan dalam membuat suatu keputusan politik maupun hal-hal lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daerah yang memiliki otonomi, maka memiliki kewenangan atau kebebasan untuk menentukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan daerah, namun tetap menyesuaikan dengan kepentingan negara.

Kansil

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, sekaligus kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Widjaja

Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi pemerintah yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan bangsa.

Selain itu, otonomi daerah juga digunakan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. (Baca Juga : Pengertian Adil)

Syafruddin

Otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.

Hukum Otonomi Daerah

Dasar hukum otonomi daerah bisa ditemukan dalam beberapa peraturan, yaitu :

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentnag Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan
Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/200o tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-UNdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip utama dari otonomi daerah adalah luas, nyata, dan bertanggungjawab. Otonomi luas berarti pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah dalam mengatur seluruh urusan rumah tangganya.

Otonomi nyata berarti sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di tiap daerah.

Sementara itu, otonomi bertanggungjawab berarti otonomi harus dijalankan sesuai dengan tujuan dari pemberian otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah tersebut secara optimum.

Tujuan Otonomi Daerah

Pemberian otonomi daerah memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut.

Tujuan Politik

Dengan pemberian kewenangan kepada tiap daerah, maka diharapkan dapat diwujudkan demokrasi politik melalui seluruh partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sementara itu, diharapkan juga masyarakat bisa diberdayakan secara optimum, serta tercipta pelayanan yang baik kepada masyarakat.