Pengertian dan Sejarah Orde Lama

Pengertian dan Sejarah Orde Lama – Orde lama merupakan sebutan yang merujuk pada masa pemerintahan Soekarno dan wakil presidennya Moh Hatta.

Pengertian dan Sejarah Orde Lama

Pengertian dan Sejarah Orde Lama

Awal mula orde lama adalah saat Indonesia masih menjadi negara yang baru merdeka selepas perang dunia kedua. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai orde lama

Pengertian Orde Lama

Kata orde diambil dari bahasa latin, yaitu kata ordo yang memiliki arti aturan atau ketertiban.

Ini sebabnya dapat diartikan bahwa orde adalah suatu anggota yang terdiri dari berbagai unsur dan di atur dengan prinsip tertentu.

Orde lama di Indonesia merupakan sebutan untuk masa pemerintahan presiden Soekarno yang memerintah sejak tahun 1945 hingga 1968.

Sejarah Orde Lama

1. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Belanda tidak serta merta menyerah dan masih berusaha untuk mengusai Indonesia kembali.

Belanda banyak melakukan agresi militer sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan baru mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949.

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah memilih Soekarno sebagai presisden pertama. Pada tahun 1950 presiden Soekarno menetapkan sistem pemerintah yang dipakai di Indonesia yaitu demokrasi liberal.

Pada sistem pemerintahan ini presiden hanya bertanggung jawab sebagai kepala negara, sementara untuk pemerintahan berada di tangan kabinet dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Kabinet yang pernah berkuasa di masa sistem pemerintahan demokrasi liberal antara lain:

  • Kabinet Natsir (1950-1951)
  • Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952)
  • Kabinet Wilopo (1952-1953)
  • Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955)
  • Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)
  • Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957)
  • Kabinet Djuanda (1957-1959)

Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menjalankan pemilu pertama pada tahun 1955 dengan agenda pelantikan anggota parlemen terpilih pada tanggal 20 Maret 1956.

Dari pemilu pertama ini,terbentuk pula badan konstituante yang bertugas dalam penyusunan konstitusi tetap.

2. Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Adanya kekacauan saat diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi liberal memaksa Indonesia untuk membuat sistem pemerintahan baru.

Pada tahun 1959, presiden Soekarno pun memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang disebut dengan Demokrasi Terpimpin.

Ada perbedaan mendasar antara demokrasi terpimpin dengan demokrasi liberal, dimana pada demokrasi terpimpin presiden bukan hanya bertanggung jawab sebagai kepala negara tapi juga berkuasa pada hampir semua bidang pemerintahan.

Sistem Demokrasi Terpimpin diterapkan secara resmi di Indonesia setelah dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Dengan ini Kabinet Djuanda yang sebelumnya berkuasa digantikan oleh kabinet kerja yang dipimpin oleh Soekarno sendiri sebagai perdana menteri dengan Ir. Djuanda sebagai menteri pertama.

Fokus kebijakan pada masa sistem pemerintahan ini ada pada sektor sandang, pangan dan pembebasan Irian Barat

3. Gerakan 30 September 1965

Pergerakan ini dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menyebabkan beberapa dampak sebagai berikut :

  • Timbulnya Demonstrasi Massa

Masyarakat yang mulai tidak sabar dengan penyelesaian terhadap G30S/PKI mulai melakukan demonstrasi untuk menuntut penyelesaian dilaksanakan secara cepat dan adil.

  • Diangkatnya Mayjen Soeharto menjadi Panglima AD

Turunnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditujukan untuk Letjen Soeharto agar mengambil tindakan dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan ketenangan pemerintah demi menjaga keutuhan NKRI.

4. Jatuhnya Kekuasaan Orde Lama

Beberapa kebijakan yang dilakukan Soeharto dalam upaya menjalankan Supersemar adalah sebagai berikut :

  • Pembubaran serta pelarangan PKI beserta ormas-ormasnya.
  • Penangkapan 15 orang Menteri dari kabinet dwikora yang dicurigai terlibat dalam PKI
  • Membersihkan MPRS dan DPRGR dari golongan PKI
  • Membentuk Kabinet Ampera

Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap dapat memenuhi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) dan menjada stabilitas negara.

Pada pembentukan kabinet ampera, Soekarno ditempatkan sebagai pimpinan namun untuk pelaksanaan kebijakan dipegang oleh Jend.

Soharto selaku Presidium Kabinet. Karena hal inilah terjadi dualism kepimpinan yang tidak menguntungkan bagi negara, karena stabitas negara pada saat itu belum sepenuhnya normal.

Pada masa itu, Soekarno memang masih memiliki pengaruh politik namun perlahan kekuatannya melemah.

Kalangan militer mulai merasa kebijakan-kebijakan yang diambil Soekarno lebih berpihak pada komunisme.

Kecurigaan bertambah saat mulai mengalirnya bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok.

Untuk mengatasi konflik yang semakin bekembang, pada tanggal 22 Februari 1967 Soekarno pun menyerahkan kekuasaan pada Soeharto sesuai dengan ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966 yang menyebutkan bahwa penerima Supersemar berhak memegang jabatan presiden saat presiden berhalangan.

Baca Juga :

Pada tanggal 7-12 Maret 1967 dengan diadakannya sidang MPRS akhirnya Soerharto secara resmi dilantik sebagai presiden oleh MPR.

Demikianlah penjelasan mengenai Pengertian dan Sejarah Orde Lama. Semoga informasi ini menambah pengetahuan anda mengenai sejarah bangsa Indonesia dan bagaimana bentuk sistem pemerintahannya. Semoga bermanfaat.

The Author

ilmudasar

Semoga dengan adanya blog ilmudasar.id mempermudah siapapun dalam mendapatkan info yang cepat dan akurat..