Pengertian dan Perbedaan Kesepakatan dan Perjanjian

Diposting pada

Pengertian dan Perbedaan Kesepakatan dan Perjanjian – Dunia hukum memang penuh kata yang mengandung makna serupa namun tak sama. Itulah mengapa bahasa hukum sering dianggap multitafsir.

Pengertian dan Perbedaan Kesepakatan dan Perjanjian
Pengertian dan Perbedaan Kesepakatan dan Perjanjian

Sama halnya dengan kata perjanjian yang memiliki banyak istilah. Ada yang menyebut perikatan, kesepakatan, kontrak dan juga persetujuan.

Meskipun berbeda arti dan penyebutannya namun semuanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama melahirkan akibat hukum.

Kesepakatan dan perjanjian sendiri ternyata memiliki arti yang jauh berbeda. Banyak orang menganggap kalau kata sepakat sama saja dengan telah berjanji.

Namun jika kita pelajari arti dari keduanya sungguh jauh berbeda. Kesepakatan merupakan pernyataan awal antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan perjanjian.

Bisa juga dikatakan kesepakatan merupakan penawaran atau negosiasi saat seseorang ingin saling mengikatkan diri di dalam suatu hubungan perjanjian dan penawaran tersebut diterima oleh pihak lainnya.

Para pihak saling menyetujui maksud dan keinginan masing-masing dengan tanpa paksaan, kekhilafan maupun penipuan.

Ketika para pihak telah mencapai kata sepakat barulah para pihak dapat melahirkan tindakan hukum yang dinamakan perjanjian.

Dalam kata lain, kesepakatan adalah bagian paling utama dari sebuah perjanjian. Suatu perjanjian dianggap tidak ada atau tidak sah apabila tidak ada kata sepakat antara para pihak yang membuatnya.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama asal diakui oleh para pihak yang membuat kesepakatan tersebut.

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi :

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
  4. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang).

Dari isi pasal tersebut barulah kita paham jika kesepakatan tidak sama dengan perjanjian. Lalu apa yang dimaksud dengan perjanjian?

Banyak para ahli yang mendefinisikan arti dari perjanjian. Menurut Prof. Subekti, S.H yang berpendapat bahwa perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berua suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Sependapat dengan Prof. Subekti, S.H, Sudikno mengartikan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Jika ditarik kesimpulan dari pengertian perjanjian maka dapat kita simpulkan unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian yaitu:

  1. Adanya perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum dan memiliki akibat hukum. Perbuatan hukum dari perjanjian menimbulkan adanya hubungan hukum antara para pihak untuk melakukan prestasi atau sesuatu yang harus dilaksanakan dan apabila suatu prestasi tersebut tidak dapat terlaksana maka akan menimbulkan akibat hukum.
  2. Para pihak, suatu perjanjian tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Minimal ada dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk membentuk suatu perjanjian.

Sama halnya dengan kesepakatan, perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Namun bedanya jika kesepakatan secara lisan saja sudah dapat digunakan untuk membuat suatu perjanjian, namun jika perjanjian yang dibuat hanya dengan lisan belum tentu dapat dilanjutkan ke sebuah perjanjian apabila salah satu pihak tidak mengakuinya.

Karena perjanjian yang diucapkan secara lisan tidak memiliki bukti otentik apabila suatu saat perjanjian itu di ingkari oleh salah satu pihak sehingga perjanjian yang dibuat secara lisan memiliki kekuatan hukum yang lemah dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Kesepakatan yang melahirkan perjanjian melahirkan objek yang diperjanjikan yang disebut objek hukum. Untuk mencapai sebuah objek hukum tersebut timbullah hak dan kewajiban yang tidak dapat dihindari.

  Di dalam perjanjian haru memperhatikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah sepakat mengikatkan diri di dalam hubungan hukum perjanjian.

Perjanjian yang dibuat secara sah dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hukum perdata hubungan antara kesepakatan dan perjanjian adalah hal yang tidak dapat dipisahkan.

Kesepakatan merupakan sumber dari perjanjian, sedangkan perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perjanjian merupakan sumber dari perikatan.

Melalui perjanjian para pihak dapat membuat segala macam perikatan sesuai dengan asas kebebasan bekontrak.

Kesepakatan hanya memiliki satu bentuk saja yaitu berupa pernyataan sepakat dari para pihak, namun perjanjian sendiri memiliki beberapa macam bentuk yaitu perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga perjanjian yang ditentukan sendiri oleh para pihak dan tidak atau belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Baca Juga :

Jika disimpulkan perbedaan yang paling signifikan dari kesepakatan dan perjanjian yaitu kesepakatan adalah sebuah pernyataan sebelum melakukan perjanjian sedangkan perjanjian adalah perbuatan yang lahir dari adanya kesepakatan.

Atau dapat juga disimpulkan kesepakatan adalah sesuatu yang harus disetujui sedangkan perjanjian adalah sesuatu yang harus ditepati. Perjanjian tidak akan lahir tanpa adanya kesepakatan dari para pihak.

Gambar Gravatar
Semoga dengan adanya blog ilmudasar.id mempermudah siapapun dalam mendapatkan info yang cepat dan akurat..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *