Kelebihan dan kekurangan Pilkada Di Indonesia

Kelebihan dan kekurangan Pilkada Di Indonesia – Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan penting bersama.

Kelebihan dan kekurangan Pilkada Di Indonesia

Kelebihan dan kekurangan Pilkada Di Indonesia

Peran masyarakat sangat penting terlebih dalam pemilihan pemimpin di negaranya seperti Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum (Pemilu) yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Masyarakat diberikan haknya untuk memilih calon pemimpinnya untuk memimpin negaranya.

Namun pada tahun 2005 pemilihan Kepala Daerah juga diselenggarakan dengan cara pemiliu.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah rakyat diajak langsung untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya.

Pemilihan kepala daerah tersebut disebut menjadi PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) yang untuk pertama kalinya diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memasukan pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Pelaksanaan pemilukada pertama kali diselenggarakan saat Pilkada DKI Jakarta 2007.

Penyempurnaan mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tak pernah lepas menjadi perhatian pemerintah.

Demi terciptanya penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, pemerintah terus berupaya meningkatkan sistem pemilihan pimpinan tersebut.

Akhirnya pada tahun 2011 diterbitkan undang-undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Perbedaan dengan undang-undang yang sebelumnya istilah pemilihan umum.

Jika sebelumnya disebutkan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah namun pada undang-undang ini menjadi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Terselenggaranya Pilkada di Indonesia menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat dan pemerintah, meski begitu Pilkada yang telah berjalan memiliki kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaannya terutama Pilkada yang dilaksanakan secara serentak.

Kelebihan terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah melalui pemilu yaitu :

  1. Teraturnya perencanaan pembangunan yang terjadi di daerah dan pusat. Adanya sinkrinisasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam bidang pembangunan.
  2. Peran masyarakat menjadi sangat penting untuk menentukan calon kepala daerahnya yang akan menjadi pemimpin di daerah tempat tinggalnya. Sehingga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih telah mempresentasikan atau mewakilkan suara rakyat.
  3. Kepa Daerah yang dicalonkan telah melalui sistem verifikasi secara ketat sehingga memiliki integrasi tinggi dan lebih berkualitas.
  4. Dengan adanya Pilkada tidak hanya memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saja tetapi juga memilih Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga pelaksanaannya lebih efisien dari pemilihan sebelumnya.
  5. Pelantikan calon pimpinan daerah yang telah terpilih melalui Pilkada serentak akan melakukan pelantikan calon pimpinan secara serentak pula sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pelantikan lebih ringan.

Meskipun banyak kelebihan yang diberikan dengan berlangsungnya Pilkada di Indonesia namun ada beberapa kekurangan yang tidak bisa dihindarkan dari proses demokrasi yang satu itu.

Beberapa kekurangan ini yang juga masih menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk terus memperbaiki sistem dan kinerjanya dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat dan tertutama negara.

Kekurangan-kurungan dari sistem Pilkada tersebut antara lain:

  1. Karena sumber dana berasal dari pusat maka biaya yang dibutuhkan pemerintah dalam melaksanakan Pilkada serentak di tiap daerah cukup besar. Pilkada terdiri dari 33 Provinsi dan 495 Kabupaten/Kota.
  2. Pelaksanaan Pilkada tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik horizontal di tiap daerah. Konflik ini tak hanya terjadi di kalangan pemerintah daerah namun juga terjadi pada masyarakat sehingga dengan adanya gesekan gesekan tersebut menyebabkan terjadinya anarkis dan pengrusakan fasilitas publik.
  3. Konflik yang terjadi bahkan akan membekas di masyarakat. Ketegangan yang terjadi di masyarakat berlangsung dalam waktu yang lama dan bahkan dapat menimbulkan dendam di masyarakat.
  4. Dengan sistem Pilkada yang belum terbentuk sempurna menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat sehingga rasa partisipasi masyarakat menjadi rendah untuk memilih pemimpin daerahnya sehingga banyak masyarakat yang abstain atau memilih golput saat diselenggarakannya Pilkada.
  5. Rawan terjadi politik uang terutama dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh calon-calon pemimpin daerah yang menjadi cikal bakal akan adanya korupsi saat calon pemimpin tersebut berhasil menjadi pemimpin daerah demi mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat kampanye. Suap menyuap antar golongan juga menjadi salah satu syarat untuk memenangkan Pilkada.

Meskipun Pilkada yang dilakukan serentak diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten dan Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi, Kabupaten dan Kota namun dalam prakteknya masih terdapat hal-hal yang diluar jangkauan sehingga elaksanaan Pilkada masih menimbulkan konflik-konflik baik internal mauun eksternal.

Baca Juga :

Namun meski demikian dengan terbentuknya Pilkada ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bebas memilih pemimpin yang akan memimpin daerahnya sendiri.

The Author

ilmudasar

Semoga dengan adanya blog ilmudasar.id mempermudah siapapun dalam mendapatkan info yang cepat dan akurat..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *