Pengertian Kejaksaan Adalah : Wewenang, dan Tugas

Diposting pada

Pengertian Kejaksaan : Wewenang, dan Tugas Kejaksaan – Dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seringkali permasalahan yang dialami cukup rumit sehingga memerlukan bantuan dari orang lain untuk penyelesaiannya.

Pengertian Kejaksaan Adalah : Wewenang, dan Tugas
Pengertian Kejaksaan Adalah : Wewenang, dan Tugas

Hal ini yang mendasari terbentuknya suatu lembaga yang dapat membantu untuk menyelesaikan perkara atau masala yang sering disebut sebagai kejaksaan.

Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah suatu lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara secara independen, terutama dalam menjalankan tugas dan wewenang di bidang penuntutan dan menjalankan tugas dan wewenang dalam bidang penyelidikan, serta penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Baca Juga :

Umumnya, jaksa akan menjalankan wewenangnya berdasarkan dengan Undang-Undang. Dalam penyelenggaraannya, kekuasaan negara dilaksanakan oleh beberapa pihak, yaitu:

  • Kejaksaan Agung

Kejaksaan agung merupakan kejaksaan yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia, yaitu Jakarta dan memiliki kekuasaan hukum meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Kejaksaan agung dipimpin oleh seorang jaksa agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan, dan penanggung jawab tertinggi dalam kejaksaan.

Jaksa agung mampu mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

  • Kejaksaan Tinggi

Kejaksaan tinggi berkedudukan pada wilayah ibukota provinsi dan memiliki daerah hukum meliputi seluruh wilayah provinsi.

Kejaksaan tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi sebagai seorang pemimpin dan penanggung jawab kejaksaan yang dipimpin.

Kejaksaan tinggi bertanggung jawab dalam wilayah kejaksaan yang dipegangnya, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan daerah hukumnya.

  • Kejaksaan Negeri

Kejaksaan negeri berkedudukan di kabupaten atau kota dengan wilayah hukum yang dimilikinya adalah seluruh wilayah kabupaten atau kota.

Kejaksaan negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang dipimpin.

Tugasnya adalah bertanggung jawab dalam mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah wilayah kekuasaannya.

Kejaksaan negeri seringkali memiliki cabang kejaksaan negeri yang dipimpin oleh kepala cabang kejaksaan negeri.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30, tugas dan wewenang kejaksaan adalah:

1). Dalam bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

  • Melakukan penuntutan
  • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat
  • Melaksanakan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
  • Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum kasus dilimpahkan pada pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

2). Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam ataupun di luar pengadlian untuk dan atas nama negara dan pemerintah

3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut serta menyelenggarakan kegiatan seperti berikut.

  • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  • Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  • Pengamanan peredaran barang cetakan
  • Pengawasan aliran atau kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  • Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
  • Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal

Menurut pasal 31 UU No. 16 tahun 2004, kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat  lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Menurut pasal 32 UU No. 16 tahun 2004, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Adapun pasal 33 UU No. 16 tahun 2004, mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Sedangkan pasal 34 UU No. 16 tahun 2004, menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintahan lainnya.

Tugas dan Wewenang Tambahan Kejaksaan Agung

Selain tugas dan wewenang yang telah disampaikan di atas, jaksa agung juga memiliki tugas dan wewenang seperti yang diatur dalam pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004, yaitu:

  1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan
  2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang
  3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
  4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara
  5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara
  6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, pasal 36 UU No. 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

  1. Jaksa agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri
  2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
  3. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri, rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan di dalam negeri.

Kemudian, untuk pasal 37 UU No. 16 Tahun 2004, bahwa:

  1. Jaksa agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakn secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani
  2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Baca Juga : Pengertian Negara

Gambar Gravatar
Semoga dengan adanya blog ilmudasar.id mempermudah siapapun dalam mendapatkan info yang cepat dan akurat..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *