Pengertian Desentralisasi : Dampak, dan Contoh Desentralisasi

Pengertian Desentralisasi : Dampak, dan Contoh Desentralisasi – Menurut Hans Kelsen, pengertian desentralisasi berkaitan erat dengan pengertian negara sebab negara merupakan tatanan hukum.

Pengertian Desentralisasi : Dampak, dan Contoh Desentralisasi

Pengertian Desentralisasi : Dampak, dan Contoh Desentralisasi

Terdapat kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang dikenal sebagai kaidah sentral.

Baca Juga : Pengertian dan Ciri Oligarki

Namun, ada pula kaidah yang berlaku di bagian-bagian wilayah tertentu yang dikenal sebagai kaidah lokal atau desentral.

Pengertian Desentralisasi

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi merupakan suatu penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat ke pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun menurut UU No. 5 Tahun 1974, penyerahan wewenang sesungguhnya bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien, kemudian menghasilkan otonomi (kebebasan masyarakat dalam daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri secara otonom).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah bentuk pemerintahan yang memberikan wewenang dan kekuasaan yang tersebar pada berbagai daerah dan tidak terpusat.

Hal ini berlawanan dengan pemerintahan yang sentralistik, dimana proses desentralisasi menguraikan kewenangan dari satu titik menajdi banyak titik, yang dikenal juga sebagai daerah otonom.

NKRI sendiri menganut sistem sentralisasi dan desentralisasi. Bentuk desentralisasi diperoleh saat pasca reformasi, setelah rezim orde baru (Pak Soeharto) dianggap gagal menerapkannya.

Tujuan Sistem Desentralisasi

Berikut ini adalah beberapa tujuan sistem desentralisasi yaitu:

  • Untuk mencegah terjadinya pemusatan keuangan
  • Bentuk pendistribusian wewenang dan kekuasaan dari pusat ke daerah sehingga selaras dengan prinsip demokrasi yang mendukung adanya pembagian kekuasaan secara proporsional
  • Sebagai salah satu usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat untuk turut serta bertanggung jawab dalam penyelenggaran pemerintahan
  • Sistem desentralisasi digunakan untuk menyusun program guna perbaikan social ekonomi di tingkat lokal
  • Meminimalisir munculnya rezim totalitarianisme, kepimpinan politik yang otoriter
  • Mengembangkan potensi daerah secara cepat dan tepat
  • Menciptakan pemerintahan yang demokratis
  • Memanfaatkan berbagai sumber daya manusia yang ada di setiap daerah
  • Mengembangkan potensi independensi daerah otonom
  • Mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya pusat
  • Mendorong terciptanya kesejahteraan daerah otonom
  • Mendorong upaya pemerataan pembangunan dalam skala tingkat nasional

Contoh Sistem Desentralisasi

Berikut ini adalah contoh sistem desentralisasi, yaitu:

  • Pemilihan kepala daerah

Pemilihan kepala daerah sejalan dengan asas desentralisasi. Penyelenggaraan pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat daerah, sehingga dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat banyak di daerah. (Baca Juga : Kelebihan Pilkada)

Apabila dibandingkan dengan penetapan kepala daerah oleh pemerintah pusat, maka kepala daerah cenderung dilihat sebagai representasi pemerintah pusat.

  • Penetapan daerah otonomi khusus

Beberapa daerah dianggap memiliki keistimewaan khusus yang menjadi pertimbangan bahwa kekuasaan sentralistik tidak mampu mengatur pemerintahan secara tepat. Penetapan daerah khusus atau daerah istimewa merupakan suatu kebijakan  yang relevan.

  • Dana istimewa atau dana otsus

Pemberian dana istimewa atau dana otonomi khusus merupakan contoh upaya pemerintah pusat dalam mendukung adanya proses desentralisasi.

Pemerintah pusat akan memberikan uang untuk sepenuhnya dikelola oleh daerah dengan penuh pertanggungjawaban.

Pemerintahan dengan sistem desentralisasi akan mendistribusikan wewenangnya kepada daerah untuk menyelenggarakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Namun, pemerintah pusat tidak lepas tangan.

Agenda pembangunan di daerah tetap dilaksanakan berdasarkan batas-batas  kesatuan sebuah negara Indonesia.

Oleh karena itu, seluruh asas pemerintahan desentralisasi tetap berpatokan pada peraturan nasional. Sistem pemerintahan desentralisasi lebih mengutamakan koordinasi dibandingkan komando.

Dampak Desentralisasi

Desentralisasi memiliki beragam dampak, baik dampak negatif ataupun positif pada berbagai bidang, yaitu:

  • Dampak ekonomi

Dampak positif desentralisasi pada bidang ekonomi yaitu pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki pada berbagai daerah degnan mudah, sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

Adapun dampak negatif dari sistem desentralisasi pada bidang ekonomi, yaitu dapat mengakibatkan timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) apabila terdapat pejabat daerah yang tidak benar dalam menjalankan tugasnya.

  • Dampak social budaya

Dampak positif desentralisasi pada bidang social budaya yaitu memperkuat ikatan social budaya daerah dan mengembangkan berbagai kebudayaan yang dimiliki oleh suatu daerah.

Sedangkan, dampak negatif dari sistem desentralisasi pada bidang social budaya adalah setiap daerah akan berlomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing.

Hal ini secara tidak langsung akan mengakibatkan melunturnya rasa persatuan dan kesatuan antarbangsa.

  • Dampak keamanan

Dampak positif desentralisasi di bidang keamanan yaitu sebagai upaya mempertahankan NKRI dengan kebijakan dapat meredam setiap daerah memisahkan diri dari NKRI.

Sedangkan, dampak negatif yang mungkin terjadi yaitu potensi konflik antardaerah, apabila terdapat daerah yang kurang puas dengan sistem yang diterapkan pada wilayah NKRI.

  • Dampak politik

Dampak positif di bidang politik adalah daerah menjadi lebih aktif dalam mengelola daerahnya sebab sebagian besar keputusan dan kebijakan yang ada diputuskan di setiap daerah masing-masing.

Baca Juga :

Sedangkan, dampak negatif dari sistem desentralisasi di bidang politik yaitu euforia yang berlebihan apabila wewenang tersebut disalahgunakan untuk kepentingan suatu golongan, kelompok, atau bahkan kepentingan pribadi. Hal ini yang seringkali sulit dikontrol oleh pemerintahan di tingkat pusat.

The Author

ilmudasar

Semoga dengan adanya blog ilmudasar.id mempermudah siapapun dalam mendapatkan info yang cepat dan akurat..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *